Hukum kewarisan islam di Indonesia, sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama islam ke Nusantara, khususnya pada era kerajaan-kerajaan islam di Nusantara. Hukum kewarisan islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan islam tetap diberlakukan bagi umat islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. Bahwa perkara waris islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Setah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang semula berlaku asas choice of law, yaitu seseorang yang beragama islam dapat memilih hukum yang digunakan dalam perkara waris, kini asas tersebut sudah dihapus, artinya perkawa waris orang islam wajib diselesaikan di Pengadilan Agama.