Detail Cantuman

Detail Cantuman

Detail Cantuman

Detail Cantuman

Image of Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Buku

Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia


Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum indonesia merdeka, bahkan sejak Dinasti Syailendra, bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa Candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lain pun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat indonesia yang akhirnya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa indonesia. Di sisi lain, indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tiada batas). Sudah sepantasnya pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ruh undang-undang. Untuk itu, muncullah pertanyaan bagaimana cara menanamkan ruh Pancasila dalam undang-undang? Jawaban yang paling sederhana ialah dengan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Namun demikian, jawaban tersebut harus pula dijelaskan secara ilmiah. Untuk itu, penulis uraikan secara lengkap tahap demi tahap transformasi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) ke dalam norma hukum, sehingga pembaca yang budiman secara singkat memahami arti pentingnya Pancasila dalam mengawal tujuan negara menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan bangsa lain. Buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para legislator, khususnya bagi DPR Ri dan Pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan pada umumnya bagi mahasiswa yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang serta masyarakat yang ingin memunculkan ide dan gagasan guna mendorong lahirnya pemikiran baru dalam merefleksikan Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.


Ketersediaan

B2305320 KRI pKoleksi Sirkulasi di Rak (A-4)Tersedia
B2306320 KRI pKoleksi Sirkulasi di Rak (A-4)Tersedia
B2307320 KRI pKoleksi Sirkulasi di Rak (A-4)Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-02-04)
B2308320 KRI pKoleksi Sirkulasi di Rak (A-4)Tersedia
B2309320 KRI pKoleksi Sirkulasi di Rak (A-4)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
320 KRI p
Penerbit Kencana Prenadamedia Group : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xxii, 282 hlm.; 15 x 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786020895956
Klasifikasi
320 KRI p
Tipe Isi
text
Tipe Media
buku
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

JudulEdisiBahasa
Tujuh Pilar Bangsa: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Cet. 2id
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Binamulia Hukum)vol 1, no 1, 05-07-2011id
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945: Pendidikan Moral PancasilaEd. 2, Cet 7id
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945: Dasar Falsafah NegaraEd. 2, Cet. 3id